Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan peristiwa rengas dengklok, peristiwa sebelum proklamasi, perbedaan pendapat golongan muda dan golongan tua, golongan muda, golongan tua, sejarah peristiwa rengas dengklok, dan kronologi peristiwa rengas dengklok.
Telah direncanakan dan disetujui bahwa akan dibuat majelis pembentuk UUD yang akan bersidang pada 19 Agustus 1945. Setelah itu, pada 24 Agustus 1945, Indonesia akan diproklamasikan kemerdekaannya.
Menurut Ir. Soekarno, terdapat tiga keputusan yang disampaikan yaitu sebagai berikut.
Namun, rencana itu tidak berjalan karena golongan pemuda yang dipimpin oleh Syahrir tidak menyetujuinya dan memaksa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan atas prakarsanya sendiri. Syahrir tidak ingin ada kesan bahwa kemerdekaan itu pemberian Jepang karena diproklamasikan oleh PPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Akan tetapi, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak me nyetujuinya karena khawatir terjadi pertumpahan darah.
Permintaan golongan pemuda yang ingin memproklamasikan kemerdekaan atas prakasanya sendiri, belum mendapat persetujuan dari Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Oleh karena itu golongan pemuda mengamankan kedua tokoh tersebut keluar kota, tepatnya ke daerah Rengasdengklok sebuah kota kecil di Karawang.
Golongan pemuda yang mengawal Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok di antaranya ialah Sukarni, Yusuf Kunto, dan Syudanco Singgih. Setelah kedua tokoh tersebut tiba di Rengasdengklok, Yusuf Kunto kembali ke Jakarta.
Di Jakarta terjadi pertemuan antara golongan pemuda dan Mr. Achmad Soebarjo selaku wakil golongan tua. Dalam pertemuan itu dicapai kata sepakat bahwa proklamasi harus dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta.Maka, pada 16 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
dikawal golongan pemuda kembali ke Jakarta.
Baca juga: Latar Belakang Pembentukan PPKI
Sejarah Peristiwa Rengas Dengklok
Janji Kemerdekaan dari Jepang
Pada 9 Agustus 1945, Radjiman, Ir. Soekarno, dan Drs. Moh. Hatta diundang Komando Tertinggi Jepang. Jenderal Terauchi, di Dalat Saigon. Pada 12 Agustus 1945 Jenderal Terauchi memberitahukan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.Telah direncanakan dan disetujui bahwa akan dibuat majelis pembentuk UUD yang akan bersidang pada 19 Agustus 1945. Setelah itu, pada 24 Agustus 1945, Indonesia akan diproklamasikan kemerdekaannya.
Menurut Ir. Soekarno, terdapat tiga keputusan yang disampaikan yaitu sebagai berikut.
- Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan dan wakilnya Drs. Moh. Hatta.
- Panitia Persiapan bekerja mulai 9 Agustus.
- Lekas dan tidaknya pekerjaan Panitia Persiapan diserahkan kepada panitia.
Namun, rencana itu tidak berjalan karena golongan pemuda yang dipimpin oleh Syahrir tidak menyetujuinya dan memaksa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan atas prakarsanya sendiri. Syahrir tidak ingin ada kesan bahwa kemerdekaan itu pemberian Jepang karena diproklamasikan oleh PPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Akan tetapi, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak me nyetujuinya karena khawatir terjadi pertumpahan darah.
Permintaan golongan pemuda yang ingin memproklamasikan kemerdekaan atas prakasanya sendiri, belum mendapat persetujuan dari Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Oleh karena itu golongan pemuda mengamankan kedua tokoh tersebut keluar kota, tepatnya ke daerah Rengasdengklok sebuah kota kecil di Karawang.
Golongan pemuda yang mengawal Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok di antaranya ialah Sukarni, Yusuf Kunto, dan Syudanco Singgih. Setelah kedua tokoh tersebut tiba di Rengasdengklok, Yusuf Kunto kembali ke Jakarta.
Di Jakarta terjadi pertemuan antara golongan pemuda dan Mr. Achmad Soebarjo selaku wakil golongan tua. Dalam pertemuan itu dicapai kata sepakat bahwa proklamasi harus dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta.Maka, pada 16 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
dikawal golongan pemuda kembali ke Jakarta.
Baca juga: Latar Belakang Pembentukan PPKI