MKKS - Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemkab/pemko ke pemprov juga berdampak ke tenaga pengajar. Sejalan juga dengan pelaksanaan aturan baru organisasi perangkat daerah (OPD) pemprov, mutasi guru kini tidak lagi antarsatu daerah kabupaten/kota, tetapi meluas menjadi antardaerah di satu provinsi. Sebagaimana dilaporkan MalangPost, saat ini SMKN 6 Malang dipimpin kepala sekolah dari Tuban.
SMKN 10 Malang dipimpin kepala sekolah dari Sampang. Sebaliknya, ada guru SMKN 4 yang ’’dipromosikan’’ menjadi kepala SMKN Kamal di Bangkalan, Madura.
’’Kami ya kaget, kok langsung ada mutasi antardaerah. Dulu kabarnya tidak akan ada mutasi sampai ke luar Kota Malang. Kini, kami khawatir kapan giliran kami dipindah ke luar daerah,” tutur salah seorang guru yang enggan menyebutkan namanya kepada Malang Post kemarin.
Selain waswas dimutasi ke luar kota, para guru di Malang juga khawatir kualitas pendidikan di Kota Malang terpengaruh bila diisi SDM dari luar daerah.
Hal itu diungkapkan oleh Wadib Su’udi, kepala SMKN 4 Malang. Wadib khawatir saat kepala sekolah dari daerah yang mempunyai indeks lebih rendah dari Kota Malang memimpin sekolah di Malang.
’’Kabupaten Sampang itu berada di posisi ketiga dari bawah dalam indeks. Pengelolaan sekolahnya juga pasti berbeda dengan sekolah di Kota Malang,” pungkasnya.
Mutasi guru besar-besaran juga terjadi di Solo. Pemkot Solo memutasi 221 guru sekolah menengah pertama (SMP) awal bulan ini. Selain dampak dari perubahan susunan OPD, mutasi dijadikan sebagai penyegaran kinerja di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo Etty Retnowati kepada Radar Solo menyebutkan, proses mutasi di dinasnya merupakan sebuah kewajaran dan lumrah dilakukan.
’’Mutasi guru ini jangan dianggap sebagai hal yang sangat luar biasa. Ini hanya sebuah kewajaran sebagai ASN,” jelas Etty yang sebelumnya menjadi kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga.
Namun, mengingat jumlahnya hingga lebih dari 200 guru yang dimutasi, para guru sulit bersikap wajar. Sebab, setiap SMP di Solo pasti memiliki guru yang berpindah dan kedatangan guru baru. Pakar pendidikan Prof. Bambang Budi Wiyono MPd mengungkapkan, adanya pemimpin sekolah yang berasal dari daerah lain seharusnya perlu untuk dipertimbangkan kembali.
Menurutnya, kepala sekolah adalah penentu kualitas dan mutu sekolah. Jadi, perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan.
’’Penguasaan kepala sekolah terhadap kondisi sekolah juga perlu dipertimbangkan, termasuk iklim organisasinya,” ujar Bambang.
SILAHKAN DOWNLOAD APLIKASI SUARA PGRI LANGSUNG DI HP ANDA MELALUI PLAYSTORE DAN DAPATKAN INFORMASI TERBARU DARI KAMI SEPUTAR BERITA GURU, PNS, TENAGA HONORER, DAN CPNS DISINI play.google.com/SUARAGURUINDONESIA
Demikian berita dan informasi terbaru yang kami bagikan yang kami lansir dari laman pojoksatu.id. Semoga informasi ini bermanfaat bagi bapak/ibu guru, dan juga rekan-rekan tenaga pendidik lainnya.
Terima kasih telah setia bersama MKKS, situs berita pendidikan terupdate.
